uu no 17 tahun 2006. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Menteri Keuangan juga berwenang mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan DPR, baik dalam rangka. uu no 17 tahun 2006

 
 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Menteri Keuangan juga berwenang mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan DPR, baik dalam rangkauu no 17 tahun 2006  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016. 17, LN. Peraturan Perundang-undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 masih tetap berlaku. 17, LN. Perwakilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 (UU/2006/20) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. Modal awal Lembaga Jaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 23 Tahun 2015. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. 2006/NO. 2006 Undang-undang (UU) NO. yaitu UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 07 Tahun 2007 tentang RPJP NASIONAL Tahun 2005 - 2025 UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jakarta Tanggal Penetapan. UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. g. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata. 6 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang baru untuk menggantikan UU No. Yelestya Aanval. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang UU NO. Badan Pemeriksa Keuangan - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. 10, LN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-undang (UU) NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PAJAK. PLI BC Lampung. 17 Tahun 2006. TENTANG . Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan . 2004. Bayar Pajak. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 17 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan T. Republik Indonesia. pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. Ketentuan . PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Cakupan Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, terdiri. U. Forgot password. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; UU No. Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. 11 Tahun 1974Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR. 12. Tipe Dokumen. V/No. 2004. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Sanksi. UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangUndang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang. TENTANG. 3613) sebagaimana diubah dg UU No. NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 18, LN. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. Undang-undang No. Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun d an pidana denda paling banyak Rp6. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai. Bentuk. Diubah dengan. Jenis. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 17 TAHUN 2006 . Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. Signature pendingBetween Article 17 and 18 was inserted 1 (one) article, it was Article 17A which stated as follows: "Article 17A Based on application, Director General may determine tariff. . Undang-undang (UU) NO. 2006/NO. Tipe Dokumen. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dalam hal ini wilayah negara. Don't have an account? Subscribe. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. 1995/ No. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. 2019/NO. 15. Dunia). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Nomor. nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 17, LN. 15-Nov-2006 s/d : Tentang: Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan: Isi Singkat: Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/1. UU No. 17, LN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. Jenis. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. 2007. 1995/ No. 2016/NO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM76 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran. 13, LN. 7, LN. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPP No. 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konversi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)Dasar hukum Peraturan Bupati adalah : UU No. Undang-undang (UU) No. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Detail Peraturan. UU No. 2016. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; g. Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. Judul. Status:. 2001. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang. Judul. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Login Undang-undang (UU) No. 3Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) MATERI POKOK. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 . NOMOR 17 TAHUN 2003. 4700, LL SETNEG : 6 HLM. 01/ jo PMK Nomor 17/PMK. 2000/ No. 4661, LL SETNEG : 60 HLM. NOMOR 15 TAHUN 2006. 93, TLN NO. 33, TLN NO. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 24 6. 17. suryaden Sel, 07/26/2022 - 12:31. Mengubah : UU No. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 10 Tahun 2009 “KEPARIWISATAAN” UU No. UU No. Undang-undang (UU) NO. 93, TLN NO. undang-undang republik indonesia. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaanundang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeananCita Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan rahmat tuhan yang maha esa NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 84, TLN NO. 1. Peraturan Pencatatan Sipil untuk. Penjelasan Atas Undang. 2006/NO. Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2009 “PP PENGGANTI UU” UU No. 12. 4612, LL SETNEG : 4 HLM. PENJELASAN. (. KETENTUAN UMUM 2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. 3, LN. Peraturan Pemerintah. Lebih dari 50% €(lima puluh persen) materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan juga ada penambahan ketentuan-ketentuan baru, namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dibuat dalam bentuk perubahan. 2006/NO. Pol. UU 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ini mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. . No 17 tahun 2006 dan PMK 28/PMK.